Dinkes Kutai Kartanegara Meraih ISO 9001

TENGGARONG - Dinilai profesional dalam kinerja maupun pelayanannya kepada masyarakat,  Worldwide Quality Assurance (WQA) memberikan sertifikat International Organization for Standardization (ISO) 9001 kepada Dinas Kesehatan Kukar bersama empat Puskesmas di Kutai Kartanegara (Kukar). Diskes Kukar yang pertama meraih pengakuan bergengsi dari dunia internasional.
Teknikal Manajer dan Auditor WQA untuk Indonesia Syarif Hidayatullah menyerahkan sertifikat ISO kepada Bupati Rita Widyasari, Jumat (26/4) sore, di Aula Diskes Kukar Tenggarong. Selanjutnya, Bupati menyerahkan sertifikat kepada Kepala Diskes Kukar drg Koentijo Wibdarminto dan empat pimpinan Puskesmas lainnya. Keempat Puskesmas yang mendapatkan sertifikat ISO 9001 versi tahun 2008 itu adalah Puskesmas Sanga Sanga, Loa Kulu, Muara Jawa, dan Puskesmas Mangkurawang Tenggarong.
Di tempat yang sama juga diserahkan perpanjangan sertifikat ISO 9001 : 2008 untuk Puskesmas Loa Ipuh dan Puskesmas Rapak Mahang, ke duanya berada di Tenggarong.
Bupati Rita juga memberikan reward berupa penghargaan dan uang tunai sebesar Rp 17,5 juta bagi tiga Puskesmas berprestasi 2012. Ketiga Puskesmas berprestasi itu antara lain di wilayah hulu Kukar ada Puskesmas Rimba Ayu di Kecamatan Kota Bangun, di wilayah pesisir Kukar, Puskesmas Handil Baru di Kecamatan Muara Jawa, dan wilayah Kukar tengah yakni Puskesmas Loa Janan.
Menyikapi keberhasilan Diskes Kukar dan jajarannya meraih ISO 9001:2008, Bupati Kukar Rita Widyasari akan meningkatkan anggaran Diskes di APBD 2014 mendatang. Itu berdasarkan standar sesuai aturan kesehatan nasional di mana sebelumnya 10 persen dari anggaran APBD untuk kesehatan, tahun depan menjadi 12 persen atau sekitar Rp 700 miliar.
Dikatakan Rita, penambahan anggaran ini untuk perbaikan pelayanan kesehatan dan pembelian sarana kesehatan yang lebih baik. Sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat Kukar semakin baik lagi.
"Saya mengapresiasi atas apa yang telah dilakukan Diskes dan jajarannya serta Puskesmas di Kukar. Saya juga berharap hal ini bisa diikuti oleh SKPD lainnya," kata dia.
Menurutnya, sertifikasi ISO merupakan pengakuan bahwa pemkab bekerja sesuai dengan prosedur kerja yang jelas dan terukur. Tentunya hal ini memiliki multiplier effect bahwa dengan menerapkan sistem manajemen mutu maka semua syarat dan prasyarat harus dipenuhi baik dari segi manajemen maupun sarana dan prasarana penunjang pelayanan.
Rita juga berharap pelayanan kesehatan dapat lebih ditingkatkan, "Saya menginstruksikan agar bangunan puskesmas yang baru segera difungsikan dan dilengkapi sarana dan prasarananya, serta komponen manajemennya sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar, termasuk Puskesmas yang ada di daerah terpencil,” pintanya.
Usai penyerahan Sertifikat ISO, Bupati menandatangani prasasti peresmian bangunan Puskesmas Jonggon Jaya di Kecamatan Loa Kulu, Puskesmas Bunga Jadi di Kecamatan Marangkayu, dan Rawat Inap Puskesmas Mangkurawang. Dilanjutkan peninjauan sarana kinerja dan pelayanan di Kantor Diskes Kukar

BENARKAH DANA BESAR DI PUSKESMAS, SEMAKIN MEMPERKECIL HASIL KINERJA PUSKESMAS?

Tak banyak yang berujar, "...puskesmas di Kab. Kutai kartanegara kurang dana, sehingga selalu sulit dalam mengemban tugas misi penyehatan masyarakat"..., Apakah fenomena ini benar?  namun secara analisis penganggaran kesehatan, dana yang di anggarkan ke Puskesmas-puskesmas itu tergolong tidaklah kecil. soo.? apa yang jd masalah?

Keadaan ini selalu terjadi di setiap tahun pertanggungjawaban alokasi anggaran puskesmas ke dinas kesehatan kab. kutai kartanegara. dengan banyaknya nominal angka pagu ke setiap puskesmas, paling tidak puskesmas mampu memenuhi cakupan SPM yang menjadi tolak ukur berhasil tidaknya pelaksanaan tugas puskesmas di dalam dan luar gedung puskesmas namun tidak seperti adanya.... ;)

Seiring berjalannya waktu dana yang di gulirkan ke instansi kesehatan dasar itu, selalu mengalami kenaikan. tapi keadaan ini selalu berbanding terbalik dengan apa yang sudah di laporkan puskesmas sebagai hasil dari kinerjanya selama ini. peningkatan nilai cakupan yang tergolong tidak signifikan, tapi juga selalu jauh dari keharusan Cakupan SPM.

Namun disadari Puskesmas, bahwa hal ini selalu menjadi fenomena. dimana setiap puskesmas cenderung memiliki keadaan yang sama. hal ini menjadi PR buat semua instansi terkait, agar keadaan ini harus berbanding sama antara kenaikan pagu anggaran, dan kenaikan nilai SPM. 

Puskesmas sebagai ujung tombak yang melaksanakan peran kesehatan langsung ke masyarakat, memang haruslah mendapat perhatian yang khusus & serius. seluruh kegiatan kesehatan di kolaborasikan dengan berbagai program yang memang harus butuh mentor yang baik, yang bisa mengarahkan dan menggerakkan kegiatan ke arah pencapaian SPM tersebut. untuk itulah terkadang memang dirasa kurang dana yang di alokasikan. memang secara nominal dana tersebut besar., tapi dalam pelaksanaan kegiatannyanya dana tersebut dinilai kurang alhasil, terjadilah fenomena yang dimaksud. hal ini harus di perbaiki sedikit demi sedikit sebab keberhasilan kementrian kesehatan dalam pelaksanaan misi penyehatan masyarakat inipun, akan berdampak dari hasil kinerja Puskesmas. tak ada yang tidak mungkin untuk sebuah keberhasilan yang di harapkan. tapi dengan modal komitmen dan kebersamaan dan menjunjung asas keseragaman, sangat mungkin hal ini kita wujudkan. 

Kesehatan mutlak dan harus sama rata di terima individu dan masyarakat. inilah qta sebagai insan kesehatan, dengan tanggung jawab moral harus bisa menjawab segala tantangan yang akan dihadapi.  di harapkan "Kedepannya dana besar ke Puskesmas juga akan semakin memperbesar hasil kinerja puskesmas". (GW)

PERTEMUAN EVALUASI PROGRAM KESEHATAN KELUARGA

KEGIATAN :

PERTEMUAN EVALUASI PROGRAM KESEHATAN KELUARGA BAGI KEPALA PUSKESMAS DAN BIDAN KOORDINATOR PUSKESMAS SEKABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  DI HOTEL GRAND ELTY SINGGASANA TENGGARONG TANGGAL 17 – 18 APRIL 2013

    Millenium Development Goals (MDGs) merupakan bentuk kesepakatan global yang mengundang dan mengandung tanggung jawab seluruh tenaga kesehatan untuk ikut serta mensukseskan 8 sasaran pembangunan millennium. Hal tersebut tidaklah mudah, mengingat kondisi Indonesia yang sangat memprihatinkan, baik dari segi ekonomi maupun dari segi pendidikan, terlebih lagi angka kematian ibu akibat hamil dan melahirkan di Indonesia menduduki kasus tertinggi di ASEAN, yaitu mencapai 228/100.000 kelahiran hidup. Data ini berdasarkan hasil survey demografi dan kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2007

                Pembangunan Kesehatan pada hakikatnya diarahkan guna tercapainya kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang terkait fisik, mental, social budaya maupun ekonomi. Untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal dilakukan berbagai upaya pelayanan kesehatan yang menyeluruh, terarah serta berkesinambungan.

                Dalam globalisasi ekonomi, persaingan global yang semakin ketat menuntut kita semua untuk mempersiapkan sumber daya manusia Indonesia yang berkwalitas tinggi. Oleh karena itu, generasi penerus bangsa harus dipersiapkan sebaik mungkin secara terencana, terpadu dan berkesinambungan. Upaya tersebut haruslah dilaksanakan secara konsisten sejak dini, yakni sejak dalam kandungan, masa bayi dan balita serta masa remaja hingga dewasa sampai usia lanjut.

                Bidan merupakan salah satu tenaga kesehatan yang memiliki posisi penting dan strategis dalam sasaran pembangunan millennium atau MDGs, terutama pada nomor 4 dan nomor 5 yaitu menurunkan angka kematian anak dan meningkatkan kesehatan ibu. Bidan memberikan pelayanan yang berkesinambungan dan paripurna, berfokus pada aspek pencegahan, promosi  dengan berlandaskan kemitraan, serta pemberdayaan masyarakat. Bidan bersama tenaga kesehatan lain senantiasa siap melayani siapa saja yang membutuhkan, kapan dan dimanapun berada.

                Seiring dengan keikutsertaan dalam mendukung semua program pemerintah dan untuk mengatasi sejumlah permasalahan kesehatan yang ada, maka telah dilaksanakan berbagai kegiatan yang berfokus pada peningkatan kesehatan ibu dan anak disemua fasilitas kesehatan ditingkat dasar. Kegiatan program tersebut diawali dari mempersiapkan remaja yang sehat, memberikan pelayanan pada ibu hamil, ibu bersalin dan nifas, memberikan pelayanan kontrasepsi KB, menangani bayi baru lahir, memberikan stimulasi deteksi, intervensi dan pemantauan tumbuh kembang balita, serta memberikan pelayanan kesehatan pada kelompok lanjut usia

                Dengan telah dilaksanakannya semua program diatas maka dipandang perlu untuk melakukan evaluasi terhadap pencapaian cakupan program agar mampu dilakukan analisa permasalahan yang masih ada dan untuk mencari solusi dan perencanaan kegiatan program kegiatan selanjutnya agar keberhasilan dan target yang diharapkan bisa dicapai dengan hasil yang optimal. Dalam rangka pencapaian penurunan AKI dan AKB maka dipandang perlu untuk melakukan upaya-upaya tersebut dalam semua bentuk pelayanan secara efektif, efisien dan berkesinambungan yang terintegrasi disemua lini.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara, drg.H. Koentijo Wibdarminto, MA dalam sambutannya sekaligus membuka kegiatan ini mengatakan bahwa saat ini sebenarnya jumlah Tenaga Bidan di Kabupaten Kutai Kartanegara sudah mencukupi  namun pada kenyataannya banyak dari Tenaga Bidan tersebut yang menumpuk diluar KIA sehingga mereka tidak tahu berapa jumlah Ibu Hamil diwilayahnya sedangkan seharusnya Program KIA harus tahu sasaran dan tahu target

Menurut Pak Kun (Paggilan akrab beliau) bahwa hal yang harus dikedepankan adalah kepentingan program dan bukannya kepentingan profesi, kalau hanya kepentingan profesi maka itu sangat mudah menurut beliau, Ibu hamil datang dan ditolong oleh Bidan selesai, namun kepentingan program yaitu dalam rangka memenuhi target SPM khususnya menekan angka kematian ibu dan bayi jauh lebih penting, perlu dicatat bahwa di kabupaten Kutai Kartanegara sejak bulan januari hingga April 2013 sudah terjadi 14 kematian ibu oleh karena itu setiap Pimpinan UPT Puskesmas se Kutai Kartanegara diharapkan mampu mengendaikan para Bidan Koordinator

                Menurut beliau ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh Bidan khususnya para Bidan Desa yaitu :

1.       Komunikasi terhadap Ibu untuk merencanakan langkah-langkah menyambut persalinan dan masa Nifas, berikan ANC dan info ANC yang bagus dan libatkan suami

2.       Partnership dan relationship antar Dukun dan Tenaga Kesehatan

3.       Sifat Promotif seorang Bidan harus dikedepankan

Dalam kesempatan ini beliau juga berpesan kepada seluruh Pimpinan Puskesmas Se Kutai Kartanegara agar dalam penyusunan RKT Puskesmas dapat membuat perencanaan KIA khususnya anggaran pertemuan dan pelatihan Bidan Koordinator dan Bidan Desa demikian juga dengan program posyandu harus ditingkatkan kembali khususnya pemeriksaan Ibu Hamil setiap bulan di Posyandu, ruangan-ruangan di Puskesmas juga sebaiknya mulai diperhatikan dan di tata sedemikian rupa sehingga ibu mau melahirkan di Puskesmas, semua ibu hamil harus dikejar dan semua ibu Nifas harus didatangi

                Angka kematian Bayi di Kutai Kartanegara tahun 2012 tertinggi se Kalimantan Timur yaitu 178 bayi tahun 2011 dan 135 bayi pada tahun 2012, penyebab kematian bayi adalah:

1.         Berat Badan Lahir Rendah (BBLR)

2.       Aspexia

3.       Lahir Prematur

4.       Infeksi Neonatorum

5.       Kelainan bawaan

Program Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara kedepan akan ada 5 puskesmas yang menjadi pilot project dimana akan secara bertahap para bidan akan diberi kesempatan untuk berangkat ke Australia untuk mengikuti pelatihan, dan pada tahap awal ini akan dikirim 10 orang bidan karena menurut Beliau bahwa program kesehatan sebaik apapun kalau kematian ibu dan bayi masih tinggi maka tetap mendapatkan penilaian yang buruk, selanjutnya beliau juga menekankan bahwa pelatihan yang telah didapatkan oleh seorang Bidan seharusnya diajarkan kembali kepada Bidan bidan yang lain yang berada diwilayah kerjanya

                Sebelum menutup sambutannya beliau menyampaikan bahwa pada tahun 2014 nanti akan ditingkatkan anggaran pengadaan sarana dan prasarana khusus Bidan Desa, senada dengan penyampaian Kepala Seksi SIK dan KLN Dinas Kesehatan Ibu Ismi Mufidah, SKM menyampaikan bahwa Home visite harus dilaksanakan minimal 2 kali yaitu 1 x sebelum melahirkan dan 1 kali setelah melahirkan tujuannya agar semua Ibu hamil bisa di data dan mengetahui lebih dini kondisi ibu dan bayi pasca persalinan

Pada kesempatan ini ketua IBI (Ikatan Bidan Indonesia) cabang Kutai Kartanegara H. Lindawati, Amd.Keb, S.Sos, M.Kes yang juga pelaksana Program Kesehatan Keluarga (Kesga) Dinas Kesehatan Kab. Kutai Kartanegara mengatakan bahwa pelatihan bagi bidan akan lebih ditingkatkan khususnya pelatihan skill dan tupoksi dimana jumlah bidan saat ini di Kab. Kutai Kartanegara sebanyak 434 orang masih banyak yang belum mengetahui Tupoksinya, Bulan April 2013 ini akan dikirim beberapa orang Bidan Puskesmas Pembantu untuk mengikuti pelatihan persalinan metode Kanguru di kota Balikpapan.

               

Hadir sebagai pembicara pada kegiatan ini adalah :

1.       Bpk. dr. Sahat Mangasi, MPH dengan materi SPM Bidang Kesehatan

2.       Bpk. Ahmad Budiannur  dengan materi Desa Sehat Mandiri

3.       Bpk. Mawardi, SKM, M.Adm.Kes dengan materi Integrasi P2-KIA

4.       Integrasi GIZI-KIA oleh Serianti, SKM

5.       Sosialisasi Kohort Bayi dan Balita oleh Hj. Mediantati

6.       Penguatan Program Remaja oleh Ika Harni Letyoningsih

7.       Evaluasi Program Kesga oleh H.Lindawati, Amd.Keb,S.Sos,M.Kes dan

8.       Sosisalisasi Kesehatan Olahraga oleh Tim PKPM/ Yankes

Tenggarong, 17 April 2012

Tim SIK dan KLN Dinkes Kutai Kartanegara :

Penulis By                           : Abdullah, SST,M.Adm.Kes

Dokumentasi By               : Guruh Wicaksono, SKM

Peran Bidan untuk Menekan Angka Kematian Ibu

Sumber : Penulis : Unoviana Kartika | Jumat, 12 April 2013 | 16:42 WIB

Kompas.com - Tenaga kesehatan yang langsung turun ke tengah masyarakat seperti bidan sebenarnya bisa menjadi ujung tombak untuk membantu menurunkan angka kematian ibu (AKI). Angka kematian ibu melahirkan pada 2007 mencapai 228 per 100.000 kelahiran hidup. Jumlah itu harus diturunkan menjadi 102 per 100.000 kelahiran hidup pada 2015 sesuai target MDGs.

Sekretaris Asosiasi Pendidikan Kebidanan Indonesia (AIPKIND) Yetty Irawan mengatakan, di desa-desa, bidan masih menjadi andalan untuk memberikan pelayanan medis sekaligus penyuluhan pencegahan penyakit. Peran bidan antara lain membantu merencanakan kehamilan sehat, mendampingi calon ibu selama masa kehamilan, proses kelahiran, dan pasca-kelahiran.

"Jika ibu mendapat pelayanan kesehatan yang baik, khususnya dari bidan, maka angka kematian ibu bisa ditekan," ujarnya dalam konferensi pers Kongres I AIPKIND: Peningkatan Kompetensi Bidan untuk Mengatasi Disparitas Status Kesehatan Masyarakat Jumat (12/4/2013) di Jakarta. Upaya peningkatan kompetensi bidan melalui pelatihan didukung oleh DKT Indonesia, sebuah lembaga nonprofit yang bergerak di bidang pencegahan HIV/AIDS dan program keluarga berencana.

Meski peran bidan makin strategis tetapi penyebarannya belum cukup merata. Hal itu antara lain karena masih banyak desa yang sangat sulit dijangkau karena prasarana yang buruk.

"Sebaiknya ada kesepakatan antara pemerintah pusat dan daerah terkait prasarana. Agar akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan juga lebih mudah," tandas Yetty.

Yetty menambahkan, idealnya dalam satu desa yang berpenduduk sekitar 5000 orang terdapat satu bidan. Rasio 1:5000 dinilai Yetty cukup optimal bagi bidan untuk menjalankan perannya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur DKT Indonesia Todd Callahan mengatakan, AKI bukanlah sekedar angka, tapi maknanya sangat dalam. "Peran ibu sangat besar di sebuah keluarga. Jika ibu tidak ada, besar kemungkinan kesejahteraan keluarga akan berkurang," tandas Todd

KESEHATAN IBU HAMIL

Untuk mempercepat program MDGs diperlukan upaya untuk percepatan penurunan kematian IBU Dan bayi melalui peningkatan pengetahuan  Dan perubahan prilaku IBU Dan keluarga
Dengan peningkatan pengetahuan Dan perubahan prilaku INI diharapkan kesadaran terhadap pentingnya kesehatan selama kehamilan menjadi meningkat, program yang dilaksanakan oleh kementerian kesehatan salah satunya adalah senam IBU hamil

Definisi Sistem Informasi Kesehatan

Sistem Informasi Kesehatan (SIK)  adalah integrasi antara perangkat, prosedur  dan kebijakan yang digunakan untuk mengelola siklus informasi secara sistematis untuk mendukung pelaksanaan manajemen kesehatan yang terpadu dan menyeluruh dalam kerangka pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
Dalam literature lain menyebutkan bahwa SIK adalah suatu sistem pengelolaan data dan informasi kesehatan di semua tingkt pemerintahan secara sistematis dan terintegrasi untuk mendukung manajemen kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
Informasi kesehatan selalu diperlukan dalam pembuatan program kesehatan mulai dari analisis situasi, penentuan prioritas, pembuatan alternatif solusi, pengembangan program, pelaksanaan dan pemantauan hingga proses evaluasi terhadap pelaksanaan program-program kesehatan.
Peranan SIK dalam Sistem Kesehatan
Menurut WHO, sistem informasi kesehatan merupakan salah satu dari 6 “building block” atau komponen utama dalam sistem kesehatan di suatu Negara. Keenam komponen (building block) sistem kesehatan tersebut adalah:

1. Service delivery (pelaksanaan pelayanan kesehatan)
2. Medical product, vaccine, and technologies (produk medis, vaksin, dan teknologi kesehatan)
3. Health worksforce (tenaga medis)
4. Health system financing (system pembiayaan kesehatan)
5. Health information system (sistem informasi kesehatan)
6. Leadership and governance (kepemimpinan dan pemerintah)

Sedangkan di dalam tatanan Sistem Kesehatan Nasional, SIK merupakan bagian dari sub sistem ke 6 yaitu pada sub sistem manajemen, informasi dan regulasi kesehatan. Sub sistem manajemen dan informasi kesehatan merupakan subsistem yang mengelola fungsi-fungsi kebijakan kesehatan, administrasi kesehatan, informasi kesehatan dan hokum kesehatan yang memadai dan mampu menunjang penyelenggaraan upaya kesehatan nasional agar berhasil guna, berdaya guna, dan mendukung penyelenggaraan ke-6 subsistem lain di dalam SKN sebagai satu kesatuan yang terpadu.
Adapun sub sistem dalam Sistem Kesehatan Nasional Indonesia, yaitu:

1. Upaya kesehatan
2. Penelitian dan pengembangan kesehatan
3. Pembiayaan kesehatan
4. Sumber daya manusia (SDM) kesehatan
5. Sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan
6. Manajemen, informasi, dan regulasi kesehatan
7. Pemberdayaan masyarakat.

Dalam pengembangan Sistem Informasi Kesehatan,  harus dibangun komitmen setiap unit infrastruktur pelayanan kesehatan agar setiap Sistem Informasi kesehatan berjalan dengan baik dan yang lebih terpenting menggunakan teknologi komputer dalam mengimplementasikan Sistem Informasi Berbasis Komputer (Computer Based Information System).
Melalui hasil pengembangan sistem informasi ini maka diharapkan dapa menghasilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Perangkat lunak tersebut dikembangkan sesuai dengan sesuai dengan standar yang ditentukan oleh pemerintah daerah.
2. Dengan menggunakan open system tersebut diharapkan jaringan akan bersifat interoperable dengan jaringan lain.
3. Sistem informasi kesehatan terintegrasi ini akan mensosialisasikan dan mendorong pengembangan dan penggunaan Local Area Network di dalam kluster unit pelayanan kesehatan baik pemerintah dan swasta sebagai komponen sistem di masa depan.
4. Sistem informasi kesehatan terintegrasi ini akan mengembangkan kemampuan dalam teknologi informasi video, suara, dan data nirkabel universal di dalam Wide Area Network yang efektif, homogen dan efisien sebagai bagian dari jaringan sistem informasi pemerintah daerah.
5. Sistem informasi kesehatan terintegrasi ini akan merencanakan, mengembangkan dan memelihara pusat penyimpanan data dan informasi yang menyimpan direktori materi teknologi informasi yang komprehensif.
6. Sistem informasi kesehatan terintegrasi ini akan secara proaktif mencari, menganalisis, memahami, menyebarluaskan dan mempertukarkan secara elektronis data/informasi bagi seluruh stakeholders.
7. Sistem informasi kesehatan terintegrasi ini akan memanfaatkan website dan access point lain agar data kesehatan dan kedokteran dapat dimanfaatkan secara luas dan bertanggung jawab dan dalam rangka memperbaiki pelayanan kesehatan sehingga kepuasan pengguna dapat dicapai sebaik-baiknya.
8. Sistem informasi kesehatan terintegrasi ini akan merencanakan pengembangan manajemen SDM sistem informasi mulai dari rekrutmen, penempatan, pendidikan dan pelatihan, penilaian pekerjaan, penggajian dan pengembangan karir.
9. Sistem informasi kesehatan terintegrasi ini akan mengembangkan unit organisasi pengembangan dan pencarian dana bersumber masyarakat yang berkaitan dengan pemanfaatan dan penggunaan data/informasi kesehatan dan kedokteran.
10. Dapat digunakan untuk mengubah tujuan, kegiatan, produk, pelayanan organisasi, untuk mendukung agar organisasi dapat meraih keunggulan kompetitif.
11. Mengarah pada peluang-peluang strategis yang dapat ditemukan.

Dinas Kesehatan telah menetapkan visi yaitu tersusunnya sistim informasi kesehatan di dinas kesehatan melalui ketersediaan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu di setiap jenjang administrasi. Dalam upaya mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan tersebut, infrastruktur pelayanan kesehatan telah dibangun sedemikian rupa agar setiap unit infrastruktur pelayanan kesehatan tersebut menjalankan program dan pelayanan kesehatan menuju pencapaian visi dan misi tersebut.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi kesehatan merupakan sebuah sarana sebagai penunjang pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat. Sistem informasi kesehatan yang efektif memberikan dukungan informasi bagi proses pengambilan keputusan di semua jenjang, bahkan di puskesmas atau rumah sakit kecil sekalipun. Bukan hanya data, namun juga informasi yang lengkap, tepat, akurat, dan cepat yang dapat disajikan dengan adanya sistem informasi kesehatan yang tertata dan terlaksana dengan baik.

Sumber :  http://sikkotasemarang.wordpress.com/2011/11/24/definisi-sistem-informasi-kesehatan/